VAKSINASI CAMPAK-RUBELLA: Antara Wajib Aqli dan Darurat Syar'i (27/03/2019)

 

Qasim Mathar

(Cendikiawan Islam)

 

Vaksinasi penyakit campak dan rubella yang dilakukan pemerintah (Departemen Kesehatan) belakangan ini menjadi ribut karena dibawa ke ranah agama. Calon jemaah haji dan umrah pada umumnya tidak mempersoalkan untuk dilakukan tindakan vaksinasi terhadap setiap calon yang mau berangkat  beribadah ke tanah suci. Mereka tidak mempersoalkan lebih jauh kesesuaiannya dengan syariat. Mereka lebih menyadari perlu dan pentingnya tindakan vaksinasi guna melindungi seseorang dari penyakit selama melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci. Keributan di ranah agama tentang vaksinasi campak dan rubella terletak pada soal, apakah bahan vaksinasi itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Pro dan kontra vaksinasi dipicu oleh berkembangnya opini bahwa bahan (obat) vaksin itu mengandung sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam? Sekalipun sudah secara luas disampaikan bahwa obat vaksin itu bersih dari unsur yang diharamkan oleh agama Islam, sebagian orang Islam lebih suka menunggu fatwa MUI yang mengkonfirmasi tentang kehalalan vaksin campak dan rubella.

Sebenarnya, adalah aneh orang Islam yang biasa menyatakan bahwa Islam mengandung ajaran yang memudahkan, bukan menyulitkan, tapi ketika berhadapan dengan tugas kemanusiaan, seperti vaksinasi campak dan rubella, justeru bersikap menyulitkan. Atau tersendat dan menunda keberlangsungan kerja vaksinasi tersebut. Bahkan, dalam kitab fikhi dinyatakan kebolehan memakan babi yang diharamkan dalam kondisi darurat (ketiadaan pilihan dan ancaman maut).

Alquran, setidaknya beberapa dari ayat-ayatnya, misalnya, sebagai yang tersebut pada surat Albaqarah/2: 173 dan 175, surat Aththalaq/65: 7, surat Asysyarh/94: 5 dan 6, dan surat Al-An'am/6: 97, 98, 119 dan 126, dan banyak lagi ayat lainnya, memberi petunjuk yang terang bahwa Islam menganjurkan dan mengutamakan kemudahan dan kelapangan. Bukan kesulitan dan kesempitan. Dari ajaran Alquran yang demikian, ditambah pemahaman tentang sejarah hidup Nabi Muhammad yang memberi keteladanan tentang kemudahan dan kelapangan yang terdapat dalam agama yang beliau bawa, para intelektual/ulama merumuskan dan menerima kaidah: "keadaan darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang". Kaidah itu sudah dipakai berabad-abad oleh kaum Muslimin jika mereka berada dalam keadaan darurat.

Cuma sayangnya, dalam literatur lama, keadaan darurat lebih sering dijelaskan sebagai keadaan yang mengancam jiwa atau beresiko mati. Apakah kecacatan fisik sepanjang hidup, seperti rusak penglihatan, pendengaran, gangguan serius pada paru-paru dan jantung, cacat otak, dan kelemahan daya tubuh, yang bisa dialami oleh janin, bayi, anak sebagai akibat mengabaikan atau menolak vaksinasi campak dan rubella, apakah keadaan itu tidak bisa disebut sebagai keadaan darurat? Apakah belum bisa disebut keadaan darurat, kalau para dokter dan ahli di bidang itu menjelaskan bahwa seterusnya sebagai bangsa, bangsa kita beresiko menjadi bangsa terkebelakang karena kita membiarkan calon sumber daya manusia bangsa (janin, bayi, dan anak) berpotensi besar terpapar wabah campak dan rubella? Apakah kita harus menunggu nanti maut sudah di depan mata, baru kita menyebutnya sebagai keadaan darurat?

Di dalam Islam terdapat mazhab berpikir rasional. Kaum rasionalis Islam menyusun dua model kewajiban. Pertama, yang disebut "wajib aqli", yaitu akallah yang menunjuki, lalu mewajibkan kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kedua, "wajib syar'i", yaitu nash kitab sucilah yang menunjuki, lalu mewajibkan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kedua kewajiban tersebut ("aqli" dan "syar'i"), jika dilanggar, maka berakibat dosa. Yang menyatakannya dosa adalah akal dan syariat. Kedua model itu sama-sama sesuai syariat. Bukan hanya model kedua. Sebab, penggunaan akal juga bagian penting dari petunjuk Alquran.

Dalam hal keramaian wacana tentang vaksin(asi) campak dan rubella, kedua model di atas boleh dipakai. Jika masih harus menunda vaksinasi karena menunggu fatwa, dan tentu model "wajib syar'i" belum bisa dipakai, maka saya menganjurkan untuk memakai model "wajib aqli". Pemerintah dan para pihak/mitranya meneruskan, tidak menunda, apalagi menyetop vaksinasi campak dan rubella. Akal sehatlah yang mewajibkan pemerintah dan mitranya, dan akal sehat pulalah yang menyadarkan tentang adanya dosa, kalau vaksinasi tersebut gagal. Ulama usul fikhi, Imam Syatibi (wafat 790 H/1388 M), membuat kaidah: "sesuatu yang membawa maslahat, pasti sejalan dengan syariat". Jadi, vaksinasi campak dan rubella adalah "wajib aqli" yang tidak melanggar syariat Islam, tapi direstui. Hukum minimal vaksinasi tersebut adalah darurat syar'i. Tetapi, jangan menunggu hingga dinyatakan darurat. Keadaan darurat bisa semuanya menjadi terlambat. Akal sehat kita masih ada.


Salam
Pengurus